Serumpun Sebalai
PNPM Mandiri Babel Tahun 2008
10 Persen Penerima tak Terakomodir
PANGKALPINANG, BANGKA POS - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2008 belum sepenuhnya tepat sasaran. Sedikitnya 10 persen kelompok/individu yang berhak menerima bantuan pemerintah pusat itu tidak terakomodir.
Selain itu, peruntukan program yang telah menjangkau 71 desa/kelurahan di Babel belum sepenuhnya sesuai kriteria.
Hal ini diungkapkan Team Leader Konsultan Manajemen (KMW X) Wilayah Babel, Teguh M Abduh dalam pidatonya pada Lokakarya PNPM Perkotaan di Gedung Pemprov Babel, Rabu (23/12).
Menurut Teguh, belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan penyusunan dokumen Penataan Swadaya (PS) atau kriteria kemiskinan belum tepat, sehingga dana yang dikeluarkan jadi salah arah. Untuk itu, pihaknya semakin memperketat monitoring dan pengawasan dalam penggunaan dana program tersebut.
“PNPM Mandiri ini kan program nasional untuk menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi, kunci keberhasilan program ini adalah masyarakat itu sendiri sebab masyarakat yang menjalankan, mengelola dan mengawasinya. Namun untuk mengantisipasi penyimpangan, kita memperketat pengawasan,” kata Teguh dalam kepada wartawan usai pidato.
Tahun 2008, lanjutnya, Babel telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 14,5 miliar. Dana itu diperuntukkan dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
Teguh mengatakan, pendekatan PNPM Mandiri tetap menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program. Sedangkan masyarakat diposisikan sebagai penentu, mengutamakan nilai universal dan budaya lokal, disertai pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.
Sementara Wakil Gubernur Babel, Syamsuddin Basari mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu pilar pembangunan manusia dalam meningkatkan IPM dan pencapaian sasaran millenium development good‘s (MDGS). Program yang telah dimulai tahun 2006 ini, katanya, berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik.
“Pemerintah daerah tetap membantu mengawasi dan memonitori PNPM Mandiri agar benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Jika ada temuan, PNPM Mandiri tak tepat sasaran, maka itu akan jadi pekerjaan rumah bagi kita dan masyarakat sendiri. Jangan sampai program pusat dengan dana besar ini mubazir begitu saja,” ujar Syamsuddin.
Mengenai banyaknya provinsi yang menolak PNPM Mandiri lantaran dianggap sebagai ajang kampanye presiden SBY, menurut Syamsuddin, informasi itu tidak benar. PNPM Mandiri sangat bergantung pada kebijakan daerah dan kultur di wilayah masing-masing.
“Jika ada yang menolak, saya pikir itu hak mereka. Tapi saya melihat, PNPM Mandiri ini sangat berguna dan bermanfaat. Lupakan spekulatif politik yang berkembang sebab ini kan demi kepentingan masyarakat” katanya. (i3)
Hal ini diungkapkan Team Leader Konsultan Manajemen (KMW X) Wilayah Babel, Teguh M Abduh dalam pidatonya pada Lokakarya PNPM Perkotaan di Gedung Pemprov Babel, Rabu (23/12).
Menurut Teguh, belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan penyusunan dokumen Penataan Swadaya (PS) atau kriteria kemiskinan belum tepat, sehingga dana yang dikeluarkan jadi salah arah. Untuk itu, pihaknya semakin memperketat monitoring dan pengawasan dalam penggunaan dana program tersebut.
“PNPM Mandiri ini kan program nasional untuk menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi, kunci keberhasilan program ini adalah masyarakat itu sendiri sebab masyarakat yang menjalankan, mengelola dan mengawasinya. Namun untuk mengantisipasi penyimpangan, kita memperketat pengawasan,” kata Teguh dalam kepada wartawan usai pidato.
Tahun 2008, lanjutnya, Babel telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 14,5 miliar. Dana itu diperuntukkan dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
Teguh mengatakan, pendekatan PNPM Mandiri tetap menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program. Sedangkan masyarakat diposisikan sebagai penentu, mengutamakan nilai universal dan budaya lokal, disertai pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.
Antisipasi Kemiskinan
Sementara Wakil Gubernur Babel, Syamsuddin Basari mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu pilar pembangunan manusia dalam meningkatkan IPM dan pencapaian sasaran millenium development good‘s (MDGS). Program yang telah dimulai tahun 2006 ini, katanya, berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik.
“Pemerintah daerah tetap membantu mengawasi dan memonitori PNPM Mandiri agar benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Jika ada temuan, PNPM Mandiri tak tepat sasaran, maka itu akan jadi pekerjaan rumah bagi kita dan masyarakat sendiri. Jangan sampai program pusat dengan dana besar ini mubazir begitu saja,” ujar Syamsuddin.
Mengenai banyaknya provinsi yang menolak PNPM Mandiri lantaran dianggap sebagai ajang kampanye presiden SBY, menurut Syamsuddin, informasi itu tidak benar. PNPM Mandiri sangat bergantung pada kebijakan daerah dan kultur di wilayah masing-masing.
“Jika ada yang menolak, saya pikir itu hak mereka. Tapi saya melihat, PNPM Mandiri ini sangat berguna dan bermanfaat. Lupakan spekulatif politik yang berkembang sebab ini kan demi kepentingan masyarakat” katanya. (i3)
dibaca: 10555x
0 Komentar untuk "10 Persen Penerima tak Terakomodir"
Komentar Anda:
