Tribun Belitung
Golkar, PDIP dan PKS Konsisten
- Hari Ini Pandangan Awal Fraksi Soal Century
JAKARTA, POS BELITUNG - Sedianya, Senin (8/2) ini fraksi-fraksi menyampaikan pandangan awal terhadap kinerja Pansus Angket Bank Century DPR. Tiga fraksi Golkar, PDI-P, dan PKS mengaku konsisten mengungkap adanya kebenaran pelanggaran atas bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Sementara Demokrat, menyatakan tidak akan fokus atas temuan.
“Sesuai jadwal yang sudah disepakati, Senin besok (hari ini), pukul 10.00 WIB rapat internal pansus mengenai penyampaian pandangan awal fraksi-fraksi tentang kebijakan akuisisi, merger, dan terkait pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP),” kata anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (7/2).
Dia memastikan, fraksinya akan konsisten mengungkapkan dugaan pelanggaran terkait bailout Rp 6.7 triliun yang selama ini sudah diungkap pansus didasari hasil investigasi adanya dugaan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota pansus dari Fraksio PKS, Muhammad Misbakhun, juga menyatakan hal serupa.
“Kami sudah mengumumkan resmi, ada 18 indikasi dugaan pelanggaran soal kasus ini. Tak mungkin kita akan berubah sikap karena ini sikap partai,” ujarnya ditemui usai diskusi di Rumah Perubahan, Minggu (7/2).
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan fraksinya tidak akan fokus pada temuan yang terungkap oleh pansus. “Bagi kami, itu tugas BPK dan rapat-rapat pemeriksaan di pansus. Justru temuan dan data-data itulah yang kami harmonisasikan, konsolidasikan, dan diramu menjadi substansi pandangan dan pendirian fraksi kami di pansus,” jelasnya.
Pada pandangan awal, sebut dia, Fraksi Demokrat akan menyampaikan 6 substansi pokok. “Pokoknya, ringkas, padat, substansif. Apa saja poin-poinnya, akan kami sampaikan besok,” cetusnya.
Sebelumnya, beberapa fraksi sudah merilis indikasi dugaan kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6.7 triliun. Fraksi PDI-P merilis 45 dugaan pelanggaran, PKS 18 dugaan pelanggaran, Golkar menemukan 58 dugaan pelanggaran, dan Hanura mengungkap 62 dugaan pelanggaran.
Tak Lazim
Mengalirnya usulan agar setiap fraksi tergabung dalam Panitia Khusus Angket Bank Century memberikan pandangan awal pada Senin (8/2), dipertanyakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Satu mekanisme yang tidak lazim di dalam pengusutan pansus hak angket ini. Kita sudah pernah mengalami beberapa panitia angket, namun tak pernah dikenal adanya pandangan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy, di Jakarta, Minggu (7/2).
Terkait hal itu, dikatakan Romy, beberapa pengurus teras partai berlambang Kabah mempertanyakan hal tersebut dan mengamanatkan fraksi PPP yang tergabung di pansus untuk menanyakan hal tersebut. “PPP mengamanatkan kepada anggotanya di pansus menanyakan hal ini besok,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pansus sebelumnya istilah pandangan awal tidak dikenal, yang ada hanya istilah pandangan fraksi. Jika pandangan awal itu dimunculkan akan menimbulkan kelucuan jika pandangan awal itu berbeda. Pasalnya, itu di luar kesepakatakan awal karena pandangan fraksi hanya bisa dikeluarkan jika data yang diterima pansus sudah lengkap.
“Situasinya, data-data yang dimintakan pansus baru minggu depan,” katanya. “Bahwa pandangan fraksi disampaikan hanya setelah seluruh data yang dikumpulkan pansus lengkap,” tambahnya
Selain mempertanyakan mekanisme itu, PPP meminta anggotanya melakukan kajian secara menyeluruh tentang persoalan tersebut. Sebab, menurut Rommy, sesuai outline yang disampaikan pimpinan pansus bahwa persoalan awal itu akan berkisar pada pandangan awal fraksi tentang kebijakan merger, kebijakan FPJP, dan kebijakan bailout. (Persda Network/yat/yog)
Dia memastikan, fraksinya akan konsisten mengungkapkan dugaan pelanggaran terkait bailout Rp 6.7 triliun yang selama ini sudah diungkap pansus didasari hasil investigasi adanya dugaan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota pansus dari Fraksio PKS, Muhammad Misbakhun, juga menyatakan hal serupa.
“Kami sudah mengumumkan resmi, ada 18 indikasi dugaan pelanggaran soal kasus ini. Tak mungkin kita akan berubah sikap karena ini sikap partai,” ujarnya ditemui usai diskusi di Rumah Perubahan, Minggu (7/2).
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan fraksinya tidak akan fokus pada temuan yang terungkap oleh pansus. “Bagi kami, itu tugas BPK dan rapat-rapat pemeriksaan di pansus. Justru temuan dan data-data itulah yang kami harmonisasikan, konsolidasikan, dan diramu menjadi substansi pandangan dan pendirian fraksi kami di pansus,” jelasnya.
Pada pandangan awal, sebut dia, Fraksi Demokrat akan menyampaikan 6 substansi pokok. “Pokoknya, ringkas, padat, substansif. Apa saja poin-poinnya, akan kami sampaikan besok,” cetusnya.
Sebelumnya, beberapa fraksi sudah merilis indikasi dugaan kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6.7 triliun. Fraksi PDI-P merilis 45 dugaan pelanggaran, PKS 18 dugaan pelanggaran, Golkar menemukan 58 dugaan pelanggaran, dan Hanura mengungkap 62 dugaan pelanggaran.
Tak Lazim
Mengalirnya usulan agar setiap fraksi tergabung dalam Panitia Khusus Angket Bank Century memberikan pandangan awal pada Senin (8/2), dipertanyakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Satu mekanisme yang tidak lazim di dalam pengusutan pansus hak angket ini. Kita sudah pernah mengalami beberapa panitia angket, namun tak pernah dikenal adanya pandangan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy, di Jakarta, Minggu (7/2).
Terkait hal itu, dikatakan Romy, beberapa pengurus teras partai berlambang Kabah mempertanyakan hal tersebut dan mengamanatkan fraksi PPP yang tergabung di pansus untuk menanyakan hal tersebut. “PPP mengamanatkan kepada anggotanya di pansus menanyakan hal ini besok,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pansus sebelumnya istilah pandangan awal tidak dikenal, yang ada hanya istilah pandangan fraksi. Jika pandangan awal itu dimunculkan akan menimbulkan kelucuan jika pandangan awal itu berbeda. Pasalnya, itu di luar kesepakatakan awal karena pandangan fraksi hanya bisa dikeluarkan jika data yang diterima pansus sudah lengkap.
“Situasinya, data-data yang dimintakan pansus baru minggu depan,” katanya. “Bahwa pandangan fraksi disampaikan hanya setelah seluruh data yang dikumpulkan pansus lengkap,” tambahnya
Selain mempertanyakan mekanisme itu, PPP meminta anggotanya melakukan kajian secara menyeluruh tentang persoalan tersebut. Sebab, menurut Rommy, sesuai outline yang disampaikan pimpinan pansus bahwa persoalan awal itu akan berkisar pada pandangan awal fraksi tentang kebijakan merger, kebijakan FPJP, dan kebijakan bailout. (Persda Network/yat/yog)
dibaca: 73x
0 Komentar untuk "Golkar, PDIP dan PKS Konsisten"
Komentar Anda:
